Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menyarankan Pertamina menghentikan uji coba kewajiban pendaftaran kendaraan bermotor pengguna BBM bersubsidi dengan menggunakan aplikasi MyPertamina. Menurutnya, langkah ini belum tepat waktu, ribet dan bikin heboh di masyarakat.
“Salah satu penyebabnya adalah karena sosialisasinya yang kurang tepat. Masyarakat menganggap bahwa setiap pembelian BBM bersubsidi, harus mendaftar dan menggunakan aplikasi tersebut. Padahal maksudnya tidak seperti itu,” ujarnya dilaman resmi Fraksi PKS pada Jumat (8/7/2022).
Baca Juga: Anggota DPR: Dia Merugikan Nama Baik Pesantren Secara Umum, Bukan Hanya Ponpes Shiddiqiyyah
Kata Mulyanto, Pertamina cukup dengan menggunakan diksi sederhana seperti ‘Pendataan Kendaraan Bermotor’. Bukan dengan kalimat yang seperti ‘Pendaftaran kendaraan bermotor bagi pengguna BBM bersubsidi’.
“Karena faktualnya Pertamina tidak sedang melakukan pendaftaran untuk kemudian ‘menseleksi’, mana dari kendaraan bermotor tersebut yang boleh menggunakan BBM bersubsidi dan mana yang tidak boleh,” ujarnya.
Baca Juga: Fadli Zon Protes Sampai Sebut Otoriter Gegara Kemensos Cabut Izin ACT! "Apakah ini Ulah Oknum atau Sistemik?"
Kata dia, dengan uji coba ini, sebenarnya Pertamina hanya melakukan ‘pendataan’ kendaraan bermotor untuk kemudian diberi QR code. Kelak QR code tersebut akan digunakan sebagai input data dalam pembatasan BBM bersubsidi.
“Jadi Pertamina sekedar melaksanakan pendataan kendaraan bermotor. Bukan tengah melakukan seleksi mana kendaraan bermotor yang berhak mendapat BBM bersubsidi dan mana yang tidak berhak. Sebab, kriteria kendaraan yang berhak menerima BBM bersubsidi tersebut belum ditetapkan oleh pemerintah. Masih sedang digodok,” tandas Wakil Ketua FPKS DPR RI ini.
Baca Juga: PPATK Resmi Blokir 60 Rekening Milik ACT, Bekingan Anies Langsung Nentang: Itu Bukan Hasil Korupsi, Tapi...
Lebih lanjut, ia menuturkan kalau ini dilakukan sebagai langkah persiapan untuk mempercepat implementasi program pembatasan BBM bersubsidi bila kelak diputuskan Pemerintah.
“Karenanya aksi korporasi ini lebih bersifat sukarela (voluntary) ketimbang kewajiban (mandatory) bagi pengguna BBM bersubsidi,” ujar Mulyanto.
Baca Juga: Izin Pesantren Shiddiqiyyah Dicabut Kemenag, Bagaimana Nasib Para Santri?
Jadi menurutnya, kata ‘pendaftaran’ dan ‘pengguna BBM bersubsidi’ ini yang menjadi biang keladi kegaduhan dan memunculkan histeria publik, apalagi bagi mereka yang tidak memiliki akses ke aplikasi MyPertamina.
“Jadi sudahlah, Pertamina tidak usah bikin gaduh,” tandas Mulyanto.
Baca Juga: Tak Terbendung Lagi, Ngomong Sambil Tahan Nangis, Atalia Protes Nama Eril Hilang dari Kartu Keluarga, Sementara Ridwan Kamil...
Pertamina, kata Mulyanto, perlu membangun komunikasi publik yang lebih baik dengan kalimat-kalimat yang sederhana, mudah dimengerti dan adem bagi publik.
“Dari pada ribet, lebih baik pendataan aplikasi MyPertamina ini dibatalkan saja, tunggu sampai revisi Perpres No. 91/2014 terbit,” tutupnya.
