Tiga anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menemui massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang menggelar demonstrasi di depan DPR. Massa HMI melakukan demonstrasi untuk menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Anggota Komisi VII DPR PKS, Mulyanto mengungkapkan bahwa Fraksi PKS menolak keras kenaikan BBM. Hal itu disampaikan Fraksi PKS saat rapat paripurna DPR hari ini. Bahkan, Mulyanto menyebut fraksinya walk out dari paripurna.
"Kami baru saja melaksanakan sidang paripurna hari ulang tahun DPR RI. Hadir pihak pemerintah ibu Sri Mulyani, apa yang kami sampaikan di dalam. Kami baru saja menyatakan, PKS menolak kenaikan BBM. Bukan hanya itu saja, PKS bahkan walkout dari forum paripurna dan langsung menuju kesini," kata Mulyanto di depan Gedung DPR RI, Selasa (06/09/2022).
Politisi PKS lain, Dyah Nurwita Sari mewanti-wanti agar pemerintah jangan bermain-main dengan hajat hidup orang banyak, termasuk soal BBM. Menurutnya, kenaikan harga BBM mempengaruhi harga bahan-bahan pokok.
"Kami sampaikan peringatan hati-hati bermain-main dengan hajat hidup masyarakat. Kenaikan harga BBM bukan semata-mata hitungan di atas kertas. Tapi di lapangan, rakyat menjerit, harga pasti naik, banyak masyarakat yang tidak tersentuh oleh bantuan sosial," ucapnya.
"Ini adalah kedzaliman yang luar biasa dari pemerintah terhadap rakyatnya. Slogan pemerintah pulih lebih cepat bangkit lebih kuat, tapi masyarakat dikasih beban, gimana kita bisa pulih lebih cepat," sambungnya.
Indonesia, kata dia, belum lepas dari pandemi. Kita, kata dia, masih punya kondisi darurat kesehatan dan masyarakat masih terseok-seok. Tapi kebijakan pemerintah seolah-olah tidak mau mendengar jeritan rakyatnya
Sementara itu, Politisi PKS Nur Hasan mengungkapkan bahwa tidak pernah ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk menaikkan harga BBM. Kebijakan itu dibuat satu arah dari pemerintah pusat tanpa kesepakatan anggota dewan.
"Tidak ada kesepakatan di komisi VII untuk kenaikan BBM. Untuk itu, kenaikan ini terlalu banyak alasan untuk ditolak," pungkasnya.
