Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (Sapma) Pemuda Pancasila se Jabodetabek menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Aksi unjuk rasa digelar di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022).
Rencananya aksi unjuk rasa itu digelar di depan Istana Negara, namun langkah mahasiswa harus terhenti di kawasan Patung Kuda lantaran pihak kepolisian telah memblokade jalan Medan Merdeka Barat yang menjadi salah satu jalur menuju Istana Negara.
Melihat blokade polisi yang dilakukan dengan membentangkan kawat berduri di kawasan ini, para pengunjuk rasa tampak kesal, sebab niatan menyampaikan langsung keluh kesah mereka terkait kenaikan harga BBM kepada Kepala Negara urung terlaksana. Mereka lantas menilai pemerintahan Presiden Jokowi anti kritik.
"Dengan tembok yang dipasang pemerintah hari ini anti kritik. Katanya pemerintah mempersilahkan, bahkan mengatakan silahkan kritik kami, tapi ada tembok besar di depan dengan ribuan pasukan berjaga," kata orator lewat pengeras suara dari atas mobil komando.
Orator yang tak diketahui namanya itu menyebutkan bahwa langkah Polisi yang menghalangi massa aksi membuktikan jika Indonesia dikuasai oligarki. Pasalnya, rakyat tidak diperkenankan untuk mendekat ke tempat kerja Presiden Jokowi.
"Seharusnya kita tidak dihalangi, karena kita menyuarakan suara rakyat. Hari ini rezim antek Jokowi-Maruf Amin memihak pada oligarki. Kita turun ke jalan beratus kali usul kita ditolak, maka kita lawan," ujarnya.
Selain menyampaikan orasi, massa Sapma Pemuda Pancasila juga melakukan
aksi bakar ban. Api pun berkobar, asap hitam pekat menjulang tinggi di area Patung Kuda. Hingga berita ini dibuat, sudah tiga ban mobil yang dibakar Sapma Pemuda Pancasila.
Sementara itu, tidak ada tanda-tanda dari pihak Kepolisian untuk memadamkan api tersebut. Mereka terlihat menyimak sembari bersiaga di belakang kawat
berduri dengan posisi istirahat.
Ada tiga tuntutan yang dibawa oleh Sapma Pemuda Pancasila dalam aksi hari ini. Tuntutan tersebut dituliskan dalam spanduk yang mereka bentangkan. Pertama, mereka menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Kedua Menolak Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena membuka peluang bagi koruptor. Dan yang ketiga copot menteri BUMN dan bubarkan Pertamina," tulis spanduk tersebut.
