Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengungkapkan bahwa pihaknya sempat berniat untuk mengusulkan nama Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan.
Gembong menilai bahwa keberhasilan Risma memimpin Kota Surabaya selama dua periode menjadi cerminan dirinya layak untuk memimpin Ibu Kota Jakarta selama dua tahun ke depan.
“Karena pengalaman beliau sukses memimpin Kota Surabaya selama 2 periode, kami melihat kepemimpinan beliau cocok untuk diterapkan di DKI Jakarta," kata Gembong melalui keterangan tertulis, Kamis (15/9/2022).
Baca Juga: Anies Sudah jadi Tersangka Formula E? KPK Langsung Beri Penjelasan Begini
Namun, Fraksi PDIP urung mengusulkan namanya dalam Rapimgab DPRD karena menyadari bahwa yang bersangkutan sedang mendapat penugasan yang lebih besar dari Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Sosial. Selain itu, salah satu syarat menjadi Pj Gubernur harus berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya.
“Setelah melakukan kordinasi dengan DPD dan DPP PDI Perjuangan, kami akhirnya mengusulkan 3 nama sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta”, Lanjut Gembong.
Sebagaimana yang diketahui, Fraksi PDIP DKI Jakarta mendorong 3 nama sebagai Pj Gubernur, yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bahtiar Baharuddin. Ketiga nama ini sudah disepakati oleh DPRD DKI Jakarta dan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri.
Gembong optimis bahwa ketiga kandidat tersebut akan memenuhi syarat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Ia berharap siapapun yang terpilih nantinya bisa menerapkan gaya kepemimpinan seperti Tri Rismaharini.
“Menurut kami dari tiga nama tersebut mumpuni dan bisa mendekati seperti sosok Ibu Risma memimpin Surabaya," tukasnya.
Lebih lanjut, Gembong berharap Pj Gubernur yang terpilih bisa melanjutkan pembangunan di Jakarta dan melakukan eksekusi terhadap program-program yang saat ini belum sempat dikerjakan oleh Gubernur Anies Baswedan.
"Semoga nama yang terpilih nanti menjalankan tupoksi sebagai PJ Gubernur dengan sungguh-sungguh dan memastikan guna memenuhi tumpahan harapan warga ibukota terhadap penanganan masalah pembangunan”, tutup gembong.
