Komisi IX DPR RI mengingatkan pemerintah agar melakukan kajian matang sebelum mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menyebut penularan virus Covid-19 hingga kini masih terjadi. Apalagi, sampai saat ini WHO belum mencabut status pandemi.
Dia menjelaskan, kondisi Covid-19 di berbagai negara berbeda-beda. Misalnya, ada yang sudah relatif aman dan ada juga yang masih terpapar.
Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin: Pencabutan PPKM Tunggu Setelah Nataru
"Ada yang masih ketat dengan prokes, ada yang sudah longgar, bahkan ada yang sudah tidak memperhatikan lagi soal itu," ujar Saleh dalam keterangannya, Kamis (22/12/2022).
Politikus PAN itu mengimbau pemerintah berhati-hati sebelum mencabut kebijakan PPKM. Menurut dia, saat ini masih ada warga yang terpapar Covid-19.
Ia meminta pemerintah harus menyiapkan skenario yang harus disampaikan kepada masyarakat.
Baca Juga: Siap-Siap! Jokowi akan Cabut Kebijakan PPKM
"Misalnya, masyarakat diminta tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat (PHBS). PHBS ini diperlukan tidak hanya saat pandemi Covid, tapi di setiap saat," jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah berencana mencabut kebijakan PPKM yang sudah diterapkan sejak pandemi.
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa penghentian kebijakan PPKM akan menunggu dampak dari perayaan libur Natal dan Tahun Baru (Natura).
Baca Juga: Ruhut Sitompul Sebut Anies Ubah Nama Rumah Makan Jadi Rumah Kenyang, Benarkah?
Menurut Wapres, trend kasus positif Covid-19 di Indonesia memang terus menurun meskipun ada varian-varian baru corona. Hal itu menjadi dasar pemerintah berkeinginan agar status PPKM dicabut.
"Artinya normal kembali, tetapi masih harus dilihat nanti dampak dari Natal dan tahun baru ini," kata Ma'ruf Amin seusai membuka Konferensi Islam Tingkat ASEAN ke-2, di Bali, Kamis (22/12).
