Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Yahya Cholil Tsaquf melarang keras Nahdlatul Ulama (NU) ikut nimbrung mengurus politik pada Pilpres 2024 mendatang. Nahdlatul Ulama (NU) kata dia mesti bersikap netral dalam hajatan pesta demokrasi lima tahunan itu.
"Menurut saya kalau NU sampai terlibat sebagai pihak dalam kompetensi, itu salah dan berbahaya," katanya kepada awak media di Gedung PBNU, Jakarta pada Rabu (01/02/2023).
Ia menegaskan bahwa jika dilihat secara demografis, warga NU di Indonesia ini sangat banyak. Maka keterlibatan NU dalam politik praktis, dianggap Kiai Tsaquf sebagai ketidakadilan.
"Konstituensi NU yang sedemikian besar itu, kalau NU jadi pihak ini tidak adil pada kelompok-kelompok yg lain. Ada banyak contoh, di India, Irak, dan sebagainya," tegasnya.
Kiai Tsaquf menegaskan bahwa konflik antar masyarakat di berbagai belahan dunia dikarenakan adanya politik identitas. Menurutnya, NU sendiri di Indonesia ini sudah menjadi identitas.
Ia dengan tegas menolak politik identitas di Pemilu 2024 nanti, termasuk juga menggunakan NU untuk mencapai tujuan politik.
"Ini (konflik.red) karena identitas dieksploitasi sebagai senjata politik dan NU sudah jadi identitas kelompok, maka ndak boleh dieksploitasi sebagai senjata politik," paparnya.
Lebih lanjut, ia menerangkan jika sudah ada keputusan Muktamar NU pada tahun 1984 silam. Dimana keputusan tersebut menegaskan NU harus menjaga jarak dari politik praktis, tidak boleh berdekatan.
"Orang boleh berdebat, inikan NU harusnya begini, perdebatan itu dulu sudah. Dan keputusannya NU harus ngambil jarak dari politik. Nggak usah ngambil keputusan lagi, sudah ada keputusannya," terangnya.
"Ini semua tinggal bagaimana kita mengoperasionalisasikan saat ini dalam praktek. Tidak memicu benturan kekuasaan di publik. Itu harus dihindari," sambungnya.
Menurutnya, meski NU kerap dikaitkan dengan PKB, itu bukan satu pembenaran agar organisasi Islam terbesar ini ikut berpolitik praktis. Menurutnya, NU hanya bisa mengambil peran dalam sisi pendidikan.
"Kalau kita melakukan artikulasi publik harus untuk pendidikan, tidak bisa selain itu," pungkasnya.
