Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak setuju atas desakan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mundur atau dicopot dari jabatannya.
Anggota Komisi XI DPR Kamarussamad menyebut mengganti Sri Mulyani bukan solusi menuntaskan berbagai masalah di Kemenkeu yang tengah ramai dibicarakan.
“Saya kira belum diperlakukan untuk melakukan pergantian Menteri keuangan, dan itu juga bukan solusi,” ujar Kamrussamad di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/3/2023).
Menurutnya, kini yang perlu dilakukan adalah menuntuskan berbagai kasus miring yang berada di Kemenkeu. Khususnya yang kini menjadi sorotan publik terkait transaksi janggal Rp300 triliun yang sempat diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md.
“Yang menjadi persoalan penting adalah menyelesaikan reformasi perpajakan dan kasus lainnnya terutama terkait transaksi Rp300 triliun,” ungkapnya.
Desakan untuk Sri Mulyani mundur antara lain dikatakan oleh Partai Buruh. Secara khusus, bahkan Partai Buruh hari Senin lalu, menggelar unjuk rasa di depan Gedung parlemen.
Ada empat tuntutan yang disampaikan massa aksi, salah satunya, Sri Mulyani dan Dirjen Pajak Suryo Utomo mundur.
"Tuntutan kami adalah Dirjen Pajak harus mundur. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani kalau punya hati, juga harus mundur," kata Ketua Mahkamah Partai Buruh Raden Hatam Aziz di sela aksi.
Lihat Sumber Artikel di Akurat Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Populis dengan Akurat. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Akurat.
